Hasil Penelitian
Hasil Penelitian dengan Judul
Peran dan Kompetensi Penyuluh Pertanian Pada Pembangunan Pertanian di Kabupaten Lamongan
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan analisis SWOT
Hasil Penelitian
Tabel 5.20. Matrik
Analisis SWOT
Peran dan Kompetensi Penyuluh Pertanian Pada Pembangunan Pertanian di Kabupaten Lamongan
Tujuan
Penelitian
1.
Untuk
mengetahui peta kondisi peran dan
kompetensi penyuluh pertanian
2.
Untuk mengetahui hubungan Peran dan
Kompetensi Penyuluh pertanian terhadap pelaksanaan tugas penyuluh pertanian
3.
Untuk
mengetahui kelemahan, kekuatan ,
tantangan dan peluang peran dan kompetensi penyuluh pertanian
Manfaat
Penelitian
1.
Memberikan sumbangan informasi dan pemikiran
kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan tentang peta kondisi penyuluh
pertanian
2. Memberikan sumbangan informasi dan pemikiran kepada Pemerintah Daerah tentang strategi peningkatan peran dan kompetensi penyuluh pertanian
2. Memberikan sumbangan informasi dan pemikiran kepada Pemerintah Daerah tentang strategi peningkatan peran dan kompetensi penyuluh pertanian
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan analisis SWOT
Hasil Penelitian
Tabel 5.20. Matrik
Analisis SWOT
Strenght (S)
Terdapat penyuluh yang berusaha mendapatkan sertifikasi penyuluh pertanian walaupun biaya relatif
tinggi
Terdapat beberapa penyuluh yang setia mendampingi
petani
Telah meningkat jumlah penyuluh yang
berpendidikan tinggi (S2)
Niat untuk maju/ berkembang dari Penyuluh Pertanian
|
Weaknesses
(W)
Penyuluh pertanian Kurang percaya diri
Orientasi pendampingan pada petani kurang jelas
Pendidikan penyuluh Tenaga Honorer Lepas bukan
dari pertanian, perikanan, peternakan sehingga menghambat pelaksanaan tugas
Menurunnya peran penyuluh
Penyuluh jarang melaksanakan pemetaan
potensi dan wilayah secara optimal
Pendokumentasian / pengarsipan penyuluh
relatif lemah
Pengetahuan penyuluh tentang fasilitasi
insentif harga, supply input, kredit, pembenihan dan pemasaran masih relatif
kurang
Materi penyuluhan yang diberikan pada
petani bukan hasil uji coba penyuluh
Memfasilitasi dengan metode pendidikan
Paedagogi
Penyuluh berbisnis sehingga memihak pada
salah satu produk pertanian
Pelaksanaan pekerjaan tidak optimal karena
Perangkapan pekerjaan penyuluh disebabkan penyuluh lainnya telah pensiun
Keterlambatan penyuluh merespon kebutuhan
petani, atau tantangan yang berkembang
di masyarakat
|
||
Opportunity (O)
|
STRATEGI SO
|
STRATEGI
WO
|
|
Terdapat wacana akan diadakan Perda Provinsi Jatim
tentang Penyelenggaraan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan
kehutanan di tingkat Provinsi Jatim yakni BAKORLUH dan ditingkat Kabupaten
adalah BAPELUH atau digabungkan dengan Kantor Ketahanan Pagan
Bantuan gaji untuk
dua bulan dari Kabupaten Lamongan pada Tenaga Harian Lepas (THL) yang
hanya di gaji sepuluh (10) bulan saja
Pemda Memiliki kewenangan untuk mengelola penyuluh
pertanian berdasarkan UU no 32 Tahun 2004 dan UU no 16 tahun 2006
Hak Petani untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan
Undang Undang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan kehutanan (UUSP3K) no
16 tahun 2006
Pemda Memiliki Gedung Balai Penyuluhan yakni gedung
BPP
Peningkatan pendidikan penyuluh (S2)
|
maka
Strategi yang dapat dilaksanakan adalah meningakatkan kemampuan dan
ketrampilan sehingga dapat mengisi posisi yang ada di insitusi penyuluhan
yang akan di bentuk BAPELUH
Pada kondisi dimana gaji untuk tenaga
honorer lepas (THL) hanya sepuluh bulan maka Pemerintah perlu meningkatkan
pendanaan pada sistem penyuluhan yakni dengan meningkatkan BOP karena Tenaga Honorer Lepas menjadi aset
pemerintah daerah
Penguatan peran dan kompetensi Penyuluh
Pertanian melalui pendidikan dan pelatihan diprioritaskan pada penyuluh yang
berprestasi hal ini akan merangsang penyuluh pertanian lainnya untuk
mencontoh.
Terdapat prioritas bagi penyuluh pertanian
yang bekerja secara baik, yakni dengan diprioritaskan untuk mengikuti
setifikasi dengan pemberian subsidi untuk mengikuti diklat sebelum mengikuti
proses seleksi sertifikasi penyuluh pertanian
Meningkatkan sarana prasarana penyuluhan agar petani
mendapat pelayanan yang baik dari penyuluh pertanian
Pemanfaatan gedung BPP untuk tempat
koordinasi dan sinkronisasi permasalahan dan penyelesaiannya secara periodik
dan berkesinambungan
PEMDA memberikan penghargaan khusus dan
menjadikan penyuluh yang berprestasi tersebut sebagai local point di
wilayahnya
|
Strategi yang dapat diterapkan adalah mengupaya untuk mendorong
terbentuknya Insititusi bagi penyuluh pertanian,tidak hanya diadakan
institusi bagi penyuluh pertania tetapi juga menyusun programa pertanian yang
didasarkan pada need assesment pada petani sehingga terdapat programa
penyuluhan pertanian yang betul betul dibutuhkan petani dan terdapat target
kinerja yang selalu dipantau perkembangannya.
Gaji pada penyuluh pertanian dengan status
THL yang hanya 10 bulan , dan Pemda menggaji 2 bulan lanjutannya, padahal
penyuluh selama ini masih kurang bekerja secara optimal maka perlu diterapkan
strategi pemberian BOP yang layak untuk keperluan penyuluh pertanian
Pemerintah Daerah perlu untuk meningkatkan
monitoring dan evaluasi secara bulanan bukan hanya satu tahunan, mengevaluasi
laporan kinerja penyuluh pertanian
Mewajibkan penyuluh pertanian untuk
mendampingi penyuluh yang menjadi local point agar dapat belajar bersama
Menjadikan gedung BPP sebagai tempat
belajar bersama , berdiskusi dengan sesama penyuluh dari lintas pendidikan
lainnya
|
|
Threat
(T)
|
STRATEGI
(ST)
|
STRATEGI
(WT)
|
|
Terdapat perbedaan
perlakuan dari PEMDA pada penyuluh pertanian dan penyuluh tenaga honorer
lepas (THL)
|
Strategi yang dapat diterapkan adalah memberikan
insentif yang layak kepada penyuluh
THL karena penyuluh THL telah menjadi asset daerah, diprioritaskan pada
penyuluh pertanian yang kinerjanya baik
|
Menghapus perbedaan perlakuan pada
penyuluh PNS dan penyuluh THL, dalam hal kesempatan mengikuti pendidikan dan
pelatihan terutama pada penyuluh pertanian THL yang pendidikannya bukan dari
pertanian , pemberian sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaa tugas
|
|
Adanya Otonomi daerah
yang menyebabkan Penyuluh pertanian mengikuti aturan yang ada pada daerah
kota/ kabupaten yang kurang berpihak pada peran penyuluh
|
Mendorong diterbitkanya perpres agar pemda dapat
memperhatikan penyuluh pertanian
|
Menyusun BAKORLUH di tingkat Kabupaten dan
meningkatkan keberpihakan pada penyuluh, monitoring evaluasi yang
berkelanjutan sehingga penyuluh pertanian dapat diawasi secara baik, yang
nantinya terdapat data kualitas
penyuluh pertanian
|
|
Penyuluh tidak memiliki
institusi atau organisasi untuk berhimpun
penyuluhan (BAPELUH)
|
Mendorong diterbitkannya perpres agar pemda dapat
memperhatikan penyuluh pertanian dan penyuluh pertanian dapat menyusun
programa penyuluhan dengan baik
|
Mendorong diterbitkannya perpres agar
pemda dapat memperhatikan penyuluh pertanian , diterapakannya monev pada
penyuluh pertanian, seleksi pada penyuluh pertanian agar penyuluh pertanian
selalu melaksanakan tugas dengan baik
|
|
Masyarakat tani yang
meminta penyuluh serba bisa
|
Pemetaan wilayah berdasarkan masalah, pemetaan potensi
penyuluh perlu dilaksankan dan dilanjutkan dengan peningkatan kompetensi penyuluh.
Penguatan
penelitian dan rekayasa teknologi bekerjasama dengan Perguruan tinggi
yang dapat dilatihkan pada penyuluh agar penyuluh mampu menjawab tantangan
untuk menyelesaikan permasalahan petani yang selalu mengalami pengembangan
|
Penguatan terus menerus terutama pada
penyuluh THL yang pendidikannya tidak
berasal dari pertanian, melaksanakan seleksi ulang , apabila penyuluh tidak
memenuhi syarat maka dapat diganti,
menyusun aturan bahwa penyuluh yang lebih terampil
|
|
Tidak ada lahan pertanian
yang dapat digunakan oleh penyuluh untuk melakukan uji coba inovasi baru
|
Pemerintah daerah memfasilitasi penyuluh pertanian
melakukan uji coba di Demfarm
(Demonstrasi Farm) yang dapat
digunakan kelompok tani dan damarea (Demonstrasi Area) yang dapat digunakan
bersama gabungan kelompok tani
|
Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan penyuluh serta peningkatan
motivasi dan etos kerja penyuluh yang belum bekerja secara optimal
|
|
Biaya Operasional
Penyuluhan yang relatif minim
|
Peningkatan Biaya Operasional agar penyuluh dapat
melaksanakan tugas dengan baik
|
Selain peningkatan biaya operasional bagi penyuluh tetapi sebaliknya
perlu juga ada pengurangan BOP apabila penyuluh mangkir dari tugasnya
|
|
Pekerjaan ganda penyuluh
yakni sebagai penyuluh dan tugas dari dinas dimana penyuluh ditempatkan
|
Mendorong diterbitkannya perpres agar pemda dapat
membentuk institusi bagi tempat penyuluh berhimpun dan bekerja sebagai
penyuluh yang tanpa dibebani pekerjaan dari Dinas
Menetapkan target kinerja penyuluhan pertanian di
Kabupaten Lamongan sehingga dapat digunakan sebagai acuan penyuluh pertanian
untuk melaksanakan tugas. Target Kinerja yang jelas dilengkapi dengan waktu capaian, indikator
keberhasilan.
Penetapan Reward dan Punishment
|
Mendorong diterbitkannya perpres agar
pemda dapat membentuk institusi bagi tempat penyuluh berhimpun dan bekerja
sebagai penyuluh yang tanpa dibebani pekerjaan dari Dinas, bagi penyuluh
pertanian yang kurang bekerja secara optimal perlu untuk diprioritaskan mendapat perhatian lebih.yakni
dengan diberi pendidikan , pelatihan dan ketrampilan.
|
|
Syarat - syarat sertifikasi
penyuluh masih memberatkan penyuluh
|
Peningkatan sosialisasi tentang sertifikasi penyuluh
pertanaian, penjelasan tentang pentingnya pengarsipan dari kegiatan yang telah dilaksanaka, proses
dan akan direncanakan.
Bantuan subsidi
|
Ada prioritas bagi penyuluh yang
berkinerja baik, tetapi bagi penyuluh pertanian yang berkinerja tidak baik perlu untuk didorong meningkatkan
kinerjanya
|
|
Biaya sertifikasi
penyuluh yang relatif besar
|
Pemberian subsidi bagi penyuluh yang melaksanakan
diklat sebelum ujian kompetensi dalam rangka mendapatkan sertifikat penyuluh
|
Pemmberian subsidi bagi penyuluh yang
melaksanakan diklat sebelum ujian kompetensi dalam rangka mendapatkan
sertifikat penyulluh bagi penyuluh pertanian yang berkinerja kurang perlu
diberi dorongan.
|
|
Tunjangan setelah
lulus sertifikasi belum jelas nominal
dan waktu pembayaran
|
Peningkatan transparansi Pemerintah pusat dalam penentuan tunjangan sertifikasi
penyuluh
|
Peningkatan transparansi Pemerintah
pusat dalam penentuan tunjangan
sertifikasi penyuluh
|
|
Peralatan (Sepeda motor)
dan sarana prasarana (Komputer dan printer)
yang minim untuk melaksanakan tugas
|
Peningkatan Peralatan (Sepeda motor) dan sarana
prasarana (Komputer dan printer) yang
minim untuk melaksanakan tugas, tetapi tetap dengan memperhatikan kinerja
penyuluh.
|
Peningkatan
kinerja penyuluh pertanian yang kinerja kurang baik, Sana prasarana lebih di prioritaskan bagi penyuluh pertanian yang
berkinerja baik, hal ini mendorong penyuluh pertanian yang berkinerja kurang dapat termotivasi.
|
|
Kurangnya pelatihan untuk
menunjang penyusunan laporan, menulis karya ilmiah, melakukan penelitian,
penggunaan sarana internet yang dapat
digunakan sebagai syarat untuk
mengikuti sertifikasi penyuluh
|
Peningkatan pelatihan dan ketrampilan untuk menyusun
laporan, teknik penulisan menulis karya ilmiah, kemampuan penggunaan internet
|
Dampingan dari penyuluh yang
berkinerja baik pada penyuluh yang bukan dari lulusan pertanian dan kinerja
kurang optimal
|
|
Tidak ada alokasi anggaran untuk menyusun programa penyuluhan
pertanian
|
Sosialisasi dari Dinas yang menjadi induk tempat
berhimpunnya penyuluh pada pemerintah daerah tentang penting penyusunan
programa penyuluhan
|
Sosialisasi dari Dinas yang menjadi induk
tempat berhimpunnya penyuluh pada pemerintah daerah tentang penting dan
urgennya penyusunan penyusunan programa penyuluhan
|
|
DPRD masih kurang
berpihak pada penyuluh pertanian
|
Sosialisasi pada DPR sebagai legeslasi kebijakan tentang penting dan urgennya penyuluh pertanian
|
Sosialisasi pada DPR sebagai
legeslasi kebijakan tentang penting
dan urgennya penyusunan penyusunan programa penyuluhan
|
|
Programa penyuluhan
pertanian bukan hasil dari need assesment petani
|
Penetapan target kinerja yang didasarkan pada need
assesment partisipatif dengan petani
|
Penetapan target kinerja yang
didasarkan pada need assesment partisipatif dengan petani
|
|
Proses penyuluhan yang
tidak langsung nampak manfaatnya sehingga terkesan tidak meningkatkan PAD
tetapi membutuhkan dana
|
Sosialisasi pada PEMDA , DPR, Pemangku kepentingan
yang lain oleh Dinas tempat penyuluh berhimpun tentang penting dan
urgennya penyuluhan pertanian bagi
peningkatan manfaat pembangunan
pertanian
|
Sosialisasi pada PEMDA , DPR,
Pemangku kepentingan yang lain oleh Dinas tempat penyuluh berhimpun tentang
penting dan urgennya penyuluhan
pertanian bagi peningkatan manfaat
pembangunan pertanian
|
|
Lembaga Penyuluhan
Pertanian yang berubah ubah
|
Mendorong diterbitkanya perpres agar pemda dapat
memperhatikan lembaga penyuluh pertanian
|
Mendorong diterbitkanya perpres agar
pemda dapat memperhatikan lembaga penyuluh pertanian
|
|
Supervisi tidak berjalan
dengan baik
|
Dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara
terkoordinir melibatkan gugus tugas (Dinas, DPR, Dunia usaha, Pergurua tinggi
dan LSM)
|
Dilaksanakan monitoring dan evaluasi
secara terkoordinir melibatkan gugus tugas (Dinas, DPR, Dunia usaha,
Perguruan tinggi dan LSM)
|
|
Penyuluh pertanian
perempuan memerlukan bantuan apabila penyuluhan dilaksanakan di waktu malam hari
|
Penyusunan programa penyuluhan , diatur sehingga pelaksanaan
penyuluhan dapat dicari waktu yang tidak malam hari bagi penyuluh perempuan
|
Penyusunan programa penyuluhan ,
diatur sehingga pelaksanaan penyuluhan dapat dicari waktu yang tidak malam
hari bagi penyuluh perempuan
|
|
Masih Relatif Sedikit
penyuluh yang memiliki sertifikasi penyuluh pertanian
|
Peningkatan kemampuan/ kompetensi serta subsidi bagi
penyuluh yang akan mengikuti sertifikasi dengan ada prioritas bagi penyuluh
yang berkinerja baik.
|
Peningkatan kemampuan/ kompetensi
serta subsidi bagi penyuluh yang akan mengikuti sertifikasi dengan ada
prioritas bagi penyuluh yang berkinerja baik.
|
|
Biaya sertifikasi Penyuluh Pertanian yang relatif tinggi
|
Pemberian subsidi pada kegiatan diklat untuk peningkatan kapasitas penyuluh
pertanian sebelum pelaksanaan uji kompetensi
|
Pemberian subsidi pada kegiatan
diklat untuk peningkatan kapasitas
penyuluh pertanian sebelum pelaksanaan uji kompetensi
|
|
Kuota sertifikasi penyuluh yang relatif
kecil karena satu kabupaten hanya 2 (dua) orang pertahun
|
Mendorong pemerintah pusat untuk menambah kuota
peserta sertifikasi penyuluh
|
Mendorong pemerintah pusat untuk menambah kuota
peserta sertifikasi penyuluh
|
|
Pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) pada penyuluh kurang dalam jumlah
dan variasi materi penyuluhan
|
Peningkatan DIKLAT baik jumlah dan variasi materi
penyuluhan, dengan output penyuluh pertanian mampu melaksanakan tugas dan
ditindak lanjuti dengan monitoring evaluasi kinerja penyuluh apakah lebih
baik dalam melaksanakan tugas
|
Peningkatan DIKLAT baik jumlah dan variasi materi
penyuluhan, dengan output penyuluh pertanian mampu melaksanakan tugas dan
ditindak lanjuti dengan monitoring evaluasi kinerja penyuluh apakah lebih
baik dalam melaksanakan tugas
|
|
Terdapat perbedaan
perlakuan pada penyuluh pertanian PNS PEMDA lamongan dengan penyuluh tenaga honorer lepas (THL) dalam DIKLAT
|
Memberikan kesempatan bagi penyuluh THL yang
berprestasi untuk mendapat prioritas DIKLAt sehingga dapat meningkatkan
kemamuan pada penyuluh lainnya
|
Menawarkan peningkatan kemampuan melalui
DIKLAT tetapi dengan persayaratan telah melaksanakan kegiatan dengan optimal.
Strategi ini akan mendorong penyuluh yang belum bekerja dengan baik akan meningkatkan kinerjanya
|
|
Adanya Otonomi daerah yang
menyebabkan Penyuluh pertanian mengikuti aturan yang ada pada derah kota/
kabupaten yang kurang berpihak pada peran penyuluh pertanian
|
Otonomi yang tidak berpihak pada proses kerja penyuluh
pertanian tetapi terdapat penyuluh pertanian yang mau berkembang maka
strategi yang dapat diterapkan adalah
Terdapat Perpres yang mendorong Kota/Kabupaten untuk segera membentuk
badan koordinasi penyuluh pertanian
|
Otonomi yang tidak berpihak pada
proses kerja penyuluh pertanian apalagi terdapat penyuluh pertanian yang
lemah kinerjanya maka strategi yang dapat
diterapkan adalah mendorong Perpres
yang mendorong Kota/Kabupaten untuk segera membentuk badan koordinasi
penyuluh pertanian
|
KESIMPULAN DAN SARAN
Dari
hasil penelitian peran dan kompetensi penyuluh pertanian dengan menggunakan
analisis diskriptif dan analisis sWOT dapat disimpulkan sebagai berikut.
Kesimpulan
1.
Pemilihan Startegi dengan menggunakan
matriks empat kuadran adalah Turn around
2.
Pemilihan Strategi dengan menggunakan
gabungan antara Kekuatan dan Peluang (SO) adalah Membentuk lembaga penyuluh
pertanian, peningkatan sarana prasarana , BOP pada penyuluh PNS dan THL, dan
prioritasi pada penyuluh yang berkinerja baik untuk ikut sertifikasi
3.
Pemilihan Strategi dengan menggunakan
gabungan antara Kekuatan dan Peluang (ST) adalah laksanakan pemetaan wilayah,
Peningkatan Penelitian, pengadaan demfarm, sosialisasi sertifikasi,
transparansi pemerintah , penetapan target kinerja penyuluh, laksanakan MONEV
dan peningkatn kouta sertifikasi penyuluh pertanian.
4.
Pemilihan Strategi dengan menggunakan
gabungan antara Kekuatan dan Peluang (WO) adalah laksanakan Monitoring Evaluasi
agar dapat dipantau kinerja penyuluh
5.
Pemilihan Strategi dengan menggunakan
gabungan antara Kekuatan dan Peluang (WT) adalah hapus perbedaan antara tenaga penyuluh PNS
dengan THL TB PP,, Membentuk BAKORLUH, Penggantian Tenaga THL yang kurang baik
kinerjanya dan penyusunan programa penyuluhan yang benar
Saran
1.
Perlu diadakan laboratorium , klinik
agribisnis tempat berkonsultasi
2.
Pengembangan forum masyarakat untuk
mengembangkan usahatani nelayan, pekebun, serta masyarakat didalam dan sekitar
hutan dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah
3.
Peningkatan kapasitas penyuluh PNS, THL ,
dan swast a
4.
Perlu ada badan dimana tempat penyuluh
berhimpun dan saling berkoordinasi dan bersinkronisasi.
5.
Mereposisi Peran dan kompetensi penyuluh pertanian
Komentar
Posting Komentar